MAKALAH PENANGGULANGAN BENCANA

MAKALAH

PENANGGULANGAN BENCANA

DISUSUN OLEH :

JONI SANJAYA

NIM.13250021

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG

JURUSAN KEPERAWATAN GIGI

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah  yang berjudul PENANGGULANGAN BENCANA.

Kami meyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan makalah ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

                                                                        Banadar Lampung,Juli 2017

                                                                       

                                                               Penulis

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL............................................................................................. i

KATA PENGANTAR..................................................................................... ii

DAFTAR ISI.................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang............................................................................ 1

B.            Tujuan Penulisan......................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN

A.           Pengertian................................................................................... 3

B.            Potensi bencana........................................................................... 3

C.            Kriteria Bencana......................................................................... 5

D.           Korban Bencana.......................................................................... 6

E.            Hakekat Penanggulangan Bencana............................................. 6

F.             Asas Penanggulangan Bencana.................................................. 7

G.           Tujuan Penanggulangan Bencana............................................... 8

H.           Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana.................................. 8

I.               Pentahapan Penanggulangan Bencana........................................ 9

BAB III PENUTUP

A.           Kesimpulan................................................................................. 16

B.            Saran........................................................................................... 16

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis serta demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan faktor alam, non alam ulah tangan manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psycologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Letak geografis Indonesia yang berada antara lempeng Euronesia dan lempeng Euroasia menjadikan sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana alam, kondisi ini merupakan ancaman yang sulit diprediksi dengan perhitungan kapan, dimana, bencana apa yang terjadi, berapa kekuatan bahkan kita tidak dapat memperkirakan estimasi korban jiwa maupun harta benda.

Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (hazard potency) yang sangat tinggi, beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 2 (dua) kelompok utama potensi bencana di wilayah Indonesia yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard). Potensi bahaya utama (main hazard) dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan  bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusan gunung api, peta potensi bencana banjir. Sedangkan peta potensi bencana ikutan (collateral hazard potency) dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan dan kepadatan industri berbahaya.

C.           Tujuan Penulisan

Agar mahasiswa mengerti tentang sistem penanggulangan bencana dan dapat menambah wawasan masyarakat secara umum sehingga dapat turut serta dalam upayan penanggulangan bencana.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian pcristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oieh faktor alam dan/atau faktor nonalam ulah tangan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi. dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

B.     Potensi bencana.

1.     Bencana banjir.       Banjir baik yang berupa genangan atau banjir bandang         bersipat merusak, aliran arus air yang tidak terlalu dalam tetapi cepat dan bergolak (turbulent) dapat menghanyutkan manusia, hewan dan tumbuhan.

2.     Bencana tanah longsor.      Gerakan tanah atau tanah longsor yang mampu        merusak lingkungannya baik akibat gerakan tanah dibawahnya atau karena penimbunan akibat longsor tersebut.

3.     Bencana letusan gunung api.         

4.     Bencana Gempa Bumi.       Adalah getaran partikel batuan atau goncangan pada  kulit bumi  yang  disebabkan  oleh pelepasan  energi secara tiba-tiba akibat aktivitas  tektonik   (gempa bumi tektonik)   dan  rekahan  akibat  naiknya   fluida  (magma,  gas uap dll)  dari dalam bumi menuju kepermukaan, disekitar gunung api, getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur  bangunan yang menimbulkan keruntuhan, disamping itu pula dampak lain yang ditimbulkan adalah kebakaran, kecelakaan industri dan transfortasi, banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul.

5.     Bencana Tsunami.  Gelombang air laut yang membawa material baik berupa sisa-sisa bangunan, tumbuhan dan material lainnya menghempas segala sesuatu yang berdiri didatran pantai dengan kekuatan dahsyat. Bangunan-bangunan yang mempunyai dimensi lebar dinding sejajar dengan garis         pantai atau tegak lurus dengan arah datangnya gelombang akan mendapat tekanan yang paling kuat sehingga akan mengalami kerusakan yang paling parah.

6.     Bencana Kebakaran.           Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam berupa cuaca yang kering serta faktor manusia baik yang disengaja   maupun tidak, sedangkan kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan       lingkungan, korban jiwa dan harta benda dampak samping yang diakibatkan             kebakaran adalah asap yang dapat mempengaruhi kesehatan serta   gangguan aktifitas penerbangan.

7.     Bencana Kekeringan.         Kekeringan akan berdampak bagi kesehatan manusia, tanaman serta hewan baik secara langsung maupun tidak langsung dampak dari bencana kekeringan ini seringkali secara gradual/lambat, sehingga apabila tidak dipantau secara terus menerus akan mengakibatkan bencana berupa hilangnya bahan pangan akibat tanaman pangan ternak mati, petani kehilangan mata pencaharian, sehingga berdampak urbanisasi.

8.     Bencana Angin Siklon Tropis.       Tekanan dan hisapan serta tenaga angin meniup selama beberapa jam dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan sarana umum kebanyakan angin topan disertai hujan deras yang dapat menimbulkan bencana lain seperti tanah longsor dan banjir.

9.     Bencana Wabah Penyakit. Wabah penyakit menular berdampak kepada masyarakat yang sangat luas

10.  Bencana Kegagalan Teknologi.      Pada skala besar dapat mengancam kestabilan ekologi secara global, ledakan instalasi dapat menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan infrastruktur, kebakaran, pencemaran udara, sumber air minum, tanaman, pertanian serta terganggunya kestabilan ekologi secara global.

C.           Kriteria Bencana.

1.        Kriteria Bencana alam pada skala Tingkat Nasional.

a.      Bencana yang terjadi menyebabkan mekanisme sistem pemerintahan di daerah tersebut, baik dalam kawasan satu provinsi atau lebih tidak berfungsi.

b.      Infrastruktur di kawasan daerah yang terkena bencana mengalami rusak berat dan tidak berfungsi.

c.      Korban manusia baik yang meninggal maupun luka, serta kerusakan bangunan dan rumah tempat tinggal sangat banyak sehingga menyebabkan unsur-unsur BPBD Provinsi/BPBD Kabupaten/Kota  tidak mampu mengatasi akibat bencana tersebut.

d.      Hasil data korban dan kerusakan daerah yang sangat banyak, selanjutnya Presiden menetapkan Bencana Nasional.

2.        Kriteria Bencana alam pada Skala Tingkat Provinsi.

a.         Bencana alam yang terjadi tidak menyebabkan lumpuhnya mekanisme sistem pemerintahan di kawasan daerah yang terkena bencana.

b.         Infrastruktur hanya sebagian kecil yang tidak berfungsi.

c.         Korban manusia dan kerusakan daerah yang timbul, unsur-unsur BPBD Provinsi masih mampu mengatasi.

d.         Unsur-unsur BPBD Provinsi masih mampu mengatasi terhadap korban manusia dan kerusakan daerah yang timbul.

3.        Kriteria Bencana alam pada skala Tingkat Kabupaten/Kota.

a.       Bencana yang terjadi tidak menyebabkan lumpuhnya mekanisme     sistem pemerintahan di kawasan daerah yang terkena bencana.

b.      Infrastruktur yang ada di kawasan tersebut semua berfungsi.

c.       Unsur-unsur      BPBD Kabupaten/Kota mampu mengatasi terhadap timbulnya korban manusia maupun kerusakan daerah.

D.           Korban Bencana.

1.     Manusia.   Korban manusia akibat suatu bencana baik yang mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal dunia.

2.     Harta Benda.   Korban harta benda akibat bencana dapat berupa hilangnya atau rusaknya harta benda, tempat tinggal,  hewan serta sarana dan prasarana umum lainnya.

3.     Lingkungan hidup.   Kerusakan ataupun hilangnya sarana prasarana lingkungan yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat secara umum.

E.            Hakekat Penanggulangan Bencana.

1.     Penanggulangan bencana merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2.     Penanggulangan bencana adalah kewajiban bersama antara Pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada partisipasi, dukungan dan prakarsa  masyarakat serta Pemerintah Daerah.

3.     Penanggulangan bencana dititik beratkan pada tahap sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan untuk memperkecil, mengurangi dan memperlunak dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

4.     Penanggulangan bencana adalah bagian dari kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat dan meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara lahir batin.

F.            Asas Penanggulangan Bencana.

1.        Kemanusiaan.    Memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

2.        Keadilan. Setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mecerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

3.        Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.    Penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang antara lain, agama, suku, golongan, gender atau status sosial.

4.        Keseimbangan, Keselarasan dan Keserasian.   Dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan serta mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

5.        Ketertiban dan kepastian hukum.   Penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

6.        Kebersamaan.    Penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

7.        Kelestarian lingkungan hidup.     Materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi untuk kepentingan bangsa dan negara.

8.        Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.    Penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana maupun pada tahap pasca bencana.

G.           Tujuan Penanggulangan Bencana.  

1.     Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

2.     Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

3.     Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

4.     Menghargai budaya lokal.

5.     Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.

6.     Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedemawanan.

7.     Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

H.           Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana.

1.        Cepat dan tepat.     Dalam penanggulangan harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntunan keadaan.

2.        Prioritas.     Apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan manusia.

3.        Koordinasikan dan keterpaduan.    Penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan adalah penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

4.        Berdaya guna dan berhasil guna.   Yang dimaksud dengan berdaya guna adalah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan. Sedangkan berhasil guna adalah kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna dalam mengatasi kesulitan masyarakat.

5.        Transparansi dan akuntabilitas.      Yang dimaksud dengan transparansi pada penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan akuntabilitas berarti dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum.

6.        Kemandiriaan.        Bahwa penanggulangan bencana utamanya harus dilakukan oleh masyarakat didaerah rawan bencana secara swadaya.

7.        Nondiskriminasi. Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

8.        Nonproletisi.           Dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau kenyakinan terutama pada saat pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

I.              Pentahapan Penanggulangan Bencana.

1.     Pra Bencana.

a.    Dalam situasi tidak terjadi bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana meliputi :

1)          Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana.

2)          Pemahaman kerentanan masyarakat.

3)          Analisa kemungkinan dampak bencana.

4)          Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana.

5)          Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

6)          Alokasi tugas, kewewenangan dan sumber daya yang tersedia.

7)          Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan dengan : BNPB  untuk tingkat nasional, BPBD untuk tingkat Provinsi, BPBD untuk tingkat Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 tahun.

8)          Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 tahun sekali atau sewaktu waktu bila terjadi bencana.

9)          Penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapakan oleh kepala BNPB.

Pengurangan resiko bencana dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapai bencana melalui kegiatan :

1)          Pengenalan dan pemantauan resiko bencana.

2)          Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana.

3)          Pengembangan budaya sadar bencana.

4)          Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana.

5)          Penerapan upaya fisik dan non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

6)          Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko baik secara nasional maupun daerah.

Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam bencana dengan melakukan kegiatan meliputi :

1)      Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya/ancaman bencana.

2)      Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba berpotensi menjadi sumber bencana.

3)      Pemantauan penggunaan tehnologi.

4)      Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

5)      Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pemaduan dalam Perencanaan Pembangunan.       Dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi,integrasi dan sinkronisasi dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

Persyaratan Analisis Resiko Bencana. Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang dapat menimbulkan bencana dilengkapi analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai kewenangannya, dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditunjukkan dalam dokumen yang disyahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya BNPB melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Pelaksanaan dan penegakan tata ruang.           Dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standard keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar dimana pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan & evaluasi.

Pendidikan dan Pelatihan serta Persyaratan Standard Teknis Penanggulangan Bencana. Dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.     Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

a.    Kesiap siagaan. Kesiap siagaan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana dilakukan melalui :

1)    Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan darurat bencana.

2)    Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistim peringatan dini.

3)    Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.

4)    Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat.

5)    Penyiapan lokasi evakuasi.

6)    Penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.

7)    Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

b.    Peringatan Dini.           Dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat dan dilakukan  melalui :

1)     Pengamatan gejala bencana.

2)    Analisis hasil pengamatan gejala bencana.

3)    Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang.

4)    Penyebar luasan informasi tentang peringatan bencana.

5)    Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

c.    Mitigasi.            Dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana, yang dilakukan melalui :

1)    Pelaksanaan tata ruang yang berdasarkan analisis resiko bencana.

2)    Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan.

3)    Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

3.     Tanggap Darurat.

a.    Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya dilakukan untuk mengidentifikasi :

1)    Cakupan lokasi bencana.

2)    Jumlah korban.

3)    kerusakan prasarana dan sarana.

4)    Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.

5)    Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

b.    Penentuan status keadaan darurat bencana. Keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat Provinsi oleh Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali kota.   Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan BNPB dan BPBD memiliki kemudahan akses dibidang  :

1)    Pengerahan sumber daya manusia.

2)    Pengerahan peralatan.

3)    Pengerahan logistik.

4)    Imigrasi, cukai dan karantina.

5)    Perijinan.

6)    Pengadaan barang dan jasa.

7)    Pengelolaan dan pertanggung jawaban uang / barang.

8)    Penyelamatan.

9)    Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

c.    Penyelamatan dan Evakuasi Korban.   Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

1)    Pencarian dan penyelamatan korban

2)    pertolongan darurat.

3)    Evakuasi korban dan pemakaman korban yang meninggal dunia.

4)    Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Dalam tahap ini pemerintah harus menyediakan kebutuhan dasar meliputi

a)      Kebutuhan air bersih dan sanitasi.

b)      Pangan.

c)      Sandang.

d)      Pelayanan kesehatan.

e)      Pelayanan Psikososial.

f)       Penampungan dan tempat hunian.

5)    Perlindungan terhadap kelompok rentan. Dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.  Adapun yang termasuk kelompok rentan terdiri atas :

a)      Bayi, balita dan anak-anak.

b)      Ibu yang sedang mengandung dan menyusui.

c)      penyandang cacat.

d)      Lanjut usia.

6)    Pemulihan prasarana dan sarana vital. Pemulihan prasarana dan sarana vital bertujuan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung, dilakukan dengan memperbaiki/menggantikan kerusakan akibat bencana.

4.     Pasca Bencana

Dalam penanganan penanggulangan bencana ditahap pasca bencana dilakukan kegiatan rehabilitas dan rekonstruksi.

a.       Rehabilitasi

1)      Perbaikan lingkungan daerah bencana.

2)      Perbaikan prasarana dan sarana umum.

3)      Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.

4)      Pemulihan sosial psycologis.

5)      Pelayanan kesehatan.

6)      Rekonsiliasi dan resolusi konflik.

7)      Pemulihan sosial ekonomi budaya.

8)      Pemulihan keamanan dan ketertiban.

9)      Pemulihan fungsi pemerintah.

10)  Pemulihan fungsi pelayanan publik.

11)  Ketentuan lain mengenai rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah.

b.      Rekonstruksi.   

Dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik meliputi :

1)      Pembangunan kembali sarana dan prasarana.

2)      Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.

3)      Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.

4)      Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

5)      Partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

6)      Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

7)      Peningkatan fungsi pelayanan publik.

8)      Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

9)      Ketentuan lain mengenai rekonstruksi diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB III

PENUTUP

A.           Kesimpulan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian pcristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oieh faktor alam dan/atau faktor nonalam ulah tangan manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis.

Beberapa potensi bencana yang perlu diwaspadai antara lain bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana letusan gunung api, bencana Gempa Bumi, Bencana Tsunami, Bencana Kebakaran, Bencana Kekeringan. Kekeringan, Bencana Angin Siklon Tropis, Bencana Wabah Penyakit dan Bencana Kegagalan Teknologi.  

B.            Saran

Meskipun makalah ini masih belum sempurna, maka disarankan kepada pembaca kiranya dapat mempelajari dan mengetahui prinsip dasar penanggulangan bencana.  Dengan demikian dapat turut serta dalam pengendalian dini bencana yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

https://id.scribd.com/doc/146250813/Makalah-Sistem-Penanggulangan-Bencana

PUSAT TERITORIAL ANGKATAN DARAT

PUSAT PENDIDIKAN TERITORIAL

www.google.co.id