PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DALAM INPRES NO 2 TAHUN 2014
MAKALAH
UNTUK MEMENUHI
TUGAS MATAKULIAH
Pendidikan
Budaya Anti Korupsi
yang dibina
oleh Suprapti, SST.,M.Kes.
Oleh:
Kelas IIA
Friska Danastri
Imawati (1302100026)
Ulul Izzati (1302100027)
Allif Eka
Fatmasari (1302100028)
Indah Maswari
Agustin (1302100029)
Miftahul
Choiroh ( 1302100030)
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
PRODI DIII KEBIDANAN MALANG
JURUSAN KEBIDANAN
MARET 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat taufik dan hidayahnya makalah ini dapat diselesaikan dengan tepat
waktu. Makalah ini merupakan makalah pengetahuan bagi Mahasiswi Kebidanan
maupun pembaca untuk bidang ilmu pengetahuan.
MakalahinisendiridibuatgunamemenuhitugasmatakuliahPendidikan
Budaya Anti Korupsi dari dosenpembina
Ibu Suprapti,SST.,M.Kes. denganjudul “Inpres No 2 Tahun 2014”.
Penulismenyadaribahwamakalahinijauhdarisempurna.Olehkarenanya,
kritik yang
membangunsenantiasapenulisharapkanuntukperbaikanmakalahini.Penulismengucapkanbanyakterimakasihkepadapihak-pihak
yang telahmembantudalampenyelesaianmakalahini. Semoga makalh ini dapat
bermanfaat bagi pembaca terutama Mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang.
Malang,
10 Maret 2015
Penulis
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Maraknya korupsi di Indonesia membuat sejumlah pihak
merasa dirugikan. Korupsi tak hanya melanda kalangan menengah ke bawah, tapi
juga kalangan menengah ke atas, terutama para pejabat pemerintahan. Korupsi ini
sudah menjadi budaya yang mengakar kuat di dalam berbagai lapisan masyarakat.
Berdasarkan tabulasi data penanganan korupsi oleh
KPK tahun 2004-2015, KPK telah melakukan tindakan penyelidikan sebanyak 679
kasus, 416 kasus penyidikan, 326 kasus penuntutan, 283 inkracht, dan 297 kasus
eksekusi.
Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan
korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)
jangka panjang (2012-2015) dan jangka menengah (2012-2014), yang
diimplementasikan melalui aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK),
presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Maret 2014 telah menandatangani
Instruksi Presiden No.2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2014.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1
Bagaimanakah
dasar pembuatan Inpres No. 2 Tahun 2014?
1.2.2
Apa
isi Inpres No. 2 Tahun 2014 ?
1.2.3
Analisis Inpres RI No. 2 Tahun 2014 ?
1.2.4
Bagaimanakah peran mahasiswa dalam menggalakkan Gerakan
Anti Korupsi ?
1.3 Tujuan Penulisan
1.2.5
Untuk
mengetahui dasar pembuatan Inpres No. 2 Tahun 2014.
1.2.6
Untuk
mengetahui isi Inpres No. 2 Tahun 2014.
1.2.7
Untuk menganalisis Inpres RI No. 2 Tahun 2014.
1.2.8
Untuk mengetahui peran mahasiswa dalam Gerakan Anti
Korupsi.
BAB II
BAHASAN
2.1 Dasar Pembuatan Inpres No. 2 Tahun 2014
Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan
korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)
jangka panjang (2012-2015) dan jangka menengah (2012-2014), yang
diimplementasikan melalui aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK),
presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Maret 2014 telah menandatangani
Instruksi Presiden No.2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2014.
Instruksi ini ditujukan kepada para menteri Kabinet
Indonesia Bersatu II; Sekretaris Kabinet; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia (KAPOLRI); Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP4); para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPLK); para Sekretaris Jendral pada Lembaga Tinggi Negara; para Gubernur; dan
para Bupati atau Walikota. Kepada para pejabat tersebut, Presiden
menginstruksikan agar menyusun Aksi PPK tahun 2014, dengan berpedoman pada visi
dan misi serta fokus kegiatan Prioritas Jangka Menengah Stranas PPK 2012-2014,
dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing Kementerian
atau Lembaga dan Pemerintahan Daerah.
Aksi PPK tahun 2014 itu, disusun dalam rangka
mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah masing-masing, Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2014, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014. Aksi PPK tahun 2014
berpedoman pada strategi-strategi :
1)
Pencegahan
2)
Penegakan
Hukum
3)
Peraturan
Perundang-Undangan
4)
Kerjasama
Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi
5)
Pendidikan
dan Budaya Anti Korupsi
6)
Mekanisme
Pelaporan
Terkait dengan pelaksanaan
Inpres tersebut, Presiden menegaskan semua kementerian dan LPNK wajib
berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara semua pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten atau kota wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negri (Mendagri),
serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala
Bappenas.
Melalui Inpres
tersebut, Presiden menginstruksi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau
Kepala Bappenas untuk melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan Aksi PPK
tahun 2014, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang didukung oleh
Kepala UKP4, serta berdasarkan input prioritas aksi yang diperoleh dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial, dan
Mahkamah Agung.
Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas melaporkan hasilnya
(penyiapan rumusan aksi, .pemantauan dan
evaluasi). Presiden juga menginstruksikan Mendagri untuk melakukan koordinasi
dalam menyiapkan rumusan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
serta pemantauan dan evaluasi kemajuan secara berkala didukung oleh Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional atu Bappenas. Instruksi Presiden ini mulai
berlaku pada tanggal 21 maret 2014.
2.2 Isi Inpres RI No. 2 Tahun 2014
INSTRUKSI
PRESIDEN RI NO 2 TAHUN 2014
TENTANG
AKSI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
Dalam
uapaya pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah
Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan
aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi setiap tahun, dengan ini
menginstruksikan
Kepada :
1
para menteri Kabinet Indonesia
Bersatu II
2
Sekretaris
Kabinet
3
Jaksa
Agung
4
Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI)
5
Kepala
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
6
para
Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPLK)
7
para
Sekretaris Jendral pada Lembaga Tinggi Negara
8
para
Gubernur
9
para
Bupati atau Walikota.
Untuk :
PERTAMA : Menyusun Aksi PPK Tahun 2014, dengan
berpedoman pada Visi dan Misi serta Fokus kegiatan Prioritas Jangka Menengah
Stranas PPK 2012-2014 dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari
masing-masing kementerian atau lembaga dan Pemereintah Daerah
KEDUA : Aksi PPK Tahun 2014 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, disusun dalam rangka mempercepat pelaksanaa
program dan kegiatan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rencana
pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014, rencana pembangunan jangka
menengah daerah, masing-masing pemerintah daerah, rencana kerja pemerintah
tahun 2014, dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2014 yang dalam
pelaksanaannya masih banyak menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak
pidana korupsi.
KETIGA : Aksi PPK Tahun 2014 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi-strategi :
1.
Pencegahan
2.
Penegakan
Hukum
3.
Peraturan
Perundang-Undangan
4.
Kerjasama
Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi
5.
Pendidikan
dan Budaya Anti Korupsi
6.
Mekanisme
Pelaporan
KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan instruksi
presiden ini, menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan
berkoordinasi bersama menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, dan
menteri koordinator bidang perekonomian untuk menyusun prioritas aksi PPK
berdasarkan 6 strategi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA
KELIMA : Para menteri Kabinet Indonesia
Bersatu II; Sekretaris Kabinet; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia (KAPOLRI); Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan (UKP4); para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPLK); para Sekretaris Jendral pada Lembaga Tinggi Negara; para Gubernur; dan
para Bupati atau Walikota melaksanakan aksi PPK sebagaiamna dimaksud dalam
lampiran instruksi presiden ini.
KEENAM : Semua kementerian, lembaga pemerintah
non kementerian wajib berkoordinasi dengan menteri perencanaan pembangunan
nasional atau kepala badan perencanaan pembangunan nasional.
KETUJUH : Semua pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten atau kota, wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta
didukung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
KEDELAPAN : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi dalam
menyiapkan rumusan aksi PPK tahun 2014, pemantauan dan evaluasi kemajuan secara
berkala didukung oleh Kepala Unti kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan serta berdasarkan input prioritas aksi yang diperoleh
dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, Bank Indonesia, Pusat
pelaporan, dan Analisis Transaksi keuangan, Ombuds man RI, Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah
Agung, serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.
KESEMBILAN : Menteri Dalam Negeri melakukan
koordinasi dalam menyiapkan rumusan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan
korupsi, serta pemantauan dan evaluasi kemajuan secara berkala didukung oleh
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan
sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Instruksi Presiden ini mulai berlaku
pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret
2014
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
Ttd
DR.H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO
2.4 Analisis Inpres RI No. 2 Tahun 2014
Pembuatan Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21
Maret 2014merupakan instruksi dari Presiden agar menyusun Aksi PPK tahun 2014,
dengan berpedoman pada visi dan misi serta fokus kegiatan Prioritas Jangka Menengah
Stranas PPK 2012-2014, serta disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari
masing-masing Kementerian atau Lembaga dan Pemerintahan Daerah.Inpres No. 2
Tahun 2014 dibuat berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK).
2.5 Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi
Peran penting
mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu:
intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat,
dan idealisme yang murni telah terbukti
bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan
bangsa ini.
Dalam beberapa
peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan
sangat penting sebagai agen perubahan (agent of change). Dalam konteks gerakan
anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor
penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu:
intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan
kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan
mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu
mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak
hukum
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Pada
tanggal 21 Maret 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani
Instruksi Presiden No.2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (PPK) Tahun 2014.Instruksi ini ditujukan kepada para pejabat tinggi
negara. Aksi PPK tahun 2014 berpedoman pada strategi-strategi, yaitu : Pencegahan,
Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama Internasional dan
Penyelamatan Aset Hasil Korupsi, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, juga Mekanisme
Pelaporan. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksi Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas untuk melakukan koordinasi dalam
menyiapkan rumusan Aksi PPK tahun 2014. Kemudian Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas melaporkan hasilnya (penyiapan
rumusan aksi, pemantauan dan evaluasi) kepada presiden. Instruksi Presiden ini
mulai berlaku pada tanggal 21 maret 2014.
Pembuatan
Inpres No. 2 Tahun 2014 ditujukan untuk semua pejabat negara sehingga dilakukan
penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi setiap tahun. Inpres No. 2
Tahun 2014 ini merupakan bentuk penyempurnaan dari Peraturan Presiden No. 55
Tahun 2012. Sehingga dengan penyempurnaan bentuk peraturan tentang korupsi di
Indonesia, diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam mengangani kasus
korupsi di Indonesia. Sehingga kasus korupsi di Indonesia dapat diberantas dan
tidak menjadi akar budaya generasi muda selanjutnya. Karena Berdasarkan
tabulasi data penanganan korupsi oleh KPK tahun 2004-2015, KPK telah melakukan
tindakan penyelidikan sebanyak 679 kasus, 416 kasus penyidikan, 326 kasus
penuntutan, 283 inkracht, dan 297 kasus eksekusi.
3.2 Saran – Saran
Bagi masyarakat Indonesia di berbagai lapisan, diharapkan dapat
ikut serta dalam
mengatasi kasus
korupsi di Indonesia dengan meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan
korupsi. Karena korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain dan
berbagai pihak yang ikut terlibat di dalamnya termasuk merugikan negara.
Bagi generasi muda (terutama
mahasiswa dan pelajar), diharapkan mendapatkan Pendidikan Budaya Anti Korupsi
sedini mungkin. Agar generasi muda dapat memiliki dasar pengetahuan Anti
Korupsi, sehingga dapat meminimalisir angka kejadian korupsi di masa mendatang.
Selain itu, generasi muda Indonesia juga diharapkan dapat berperan aktif di
dalam peraturan-peraturan pemerintah tentang korupsi yang dibuat. Sehingga
peraturan-peraturan pemerintah tentang korupsi dapat terselenggara dengan baik
di Indonesia dan dijadikan dasar di dalam kehidupan bermasyarakat.
Bagi Pemerintah, diharapkan dapat
lebih memaksimalkan peran sertanya dalam memberantas korupsi ( terutama bagi
Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi/ KPK).
Sehingga, pemerintah dapat lebih objektif dalam menangkap pelaku (tidak pandang
bulu). Dan diharapkan pemerintah dapat menerapkan ilmu Pendidikan Budaya Anti
Korupsi sebagai kurikulum baru dalam dunia sekolah dan perkuliahan. Sehingga
para generasi muda dapat memiliki bekal awal ilmu Anti Korupsi sebelum terjun
langsung dalam lapangan.
DAFTAR PUSTAKA
Puspito, T.
Nanang, dkk. 2011. Pendidikan Anti
Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
Atmasasmita,
Romli, 2004. Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional.
Bandung : CV Mandar Maju.
Darwan, Prints
S.H. 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung : PT Citra Aditya
Bakti.
Komentar
Posting Komentar