MAKALAH KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

MAKALAH

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

DISUSUN OLEH :

KELOMPOK  6

THINA APRIYANI                          1615401006

ISABELLA MAHARANI R.P        1615401015

SAYU KOMANG SUSANTI           1615401026

ELLA INDARWATI                        1615401035

KADEK DWIJA YANTI                 1615401046

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG

JURUSAN KEBIDANAN

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah  yang berjudul KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI.

Kami meyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan makalah ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Banadar Lampung, September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL............................................................................................. i

KATA PENGANTAR..................................................................................... ii

DAFTAR ISI.................................................................................................... iii

BAB 1 PENDAHULUAN

A.        Latar Belakang.......................................................................................... 1

B.        Rumusan Masalah..................................................................................... 2

C.        Tujuan Penelitian...................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN

A.        Gerakan Organisasi Internasional............................................................. 3

B.        Gerakan Lembaga Swadaya Internasional (International  Ngos)............. 7

C.        Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi.......................................... 10

D.        Pencegahan Korupsi: Belajar Dari Negara Lain...................................... 13

E.         Arti Penting Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Bagi Indonesia.............. 17

BAB III PENUTUP

A.        Kesimpulan............................................................................................... 19

B.        Saran......................................................................................................... 19

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A.        Latar Belakang

Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia.

Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih bertanggung-jawab sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs). Berbagai gerakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat sipil(civil society) dan sektor swasta di tingkat internasional patut perlu diperhitungkan, karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya perikehidupan umat manusia.

Menurut Jeremy Pope, agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti korupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya akan tinggi (Pope: 2003).

Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs). Sebagai lembaga pendidikan, universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran stategis dalam mengupayakan pemberantasan korupsi.

B.        Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan di bahas yakni:

1.        Bagaimanakah pemerantasan korupsi oleh gerakan organisasi internasional?

2.        Bagaimanakah lembaga swadaya internasional dalam menanggulangi korupsi?

3.        Bagaimana instrument internasional pencegahan korupsi?

4.        Bagaimana pecegahan korupsi di Negara lain?

5.        Seberapa penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia?

C.        Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa tujuan penulisan makalah ini adalah :

1.        pemerantasan korupsi oleh gerakan organisasi internasional

2.        lembaga swadaya internasional dalam menanggulangi korupsi

3.        instrument internasional pencegahan korupsi

4.        pecegahan korupsi di Negara lain

5.        pentingnya ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.        Gerakan Organisasi Internasional

1.      Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)

Setiap 5 (lima) tahun, secara regular Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) menyelenggarakan Kongres tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Penjahat atau sering disebut United Nation Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Pada kesempatan pertama, Kongres ini diadakan di Geneva pada tahun 1955. Sampai saat ini kongres PBB ini telah terselenggara 12 kali. Kongres yang ke-12 diadakandi Salvador pada bulan April 2010. Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna (Austria) pada tahun 2000, isu mengenai Korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. Untuk itu the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute(UNICRI) telah dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai macam workshop dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna tersebut.

Dalam resolusi 54/128 of 17 December 1999, di bawah judul"Action against Corruption", Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan reviewterhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin (multi-disciplinary approach) dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan cara atau praktek pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Beragam rekomendasi baik untuk pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen (DPR), sektor privat dan masyarakat sipil (civil-society) juga dikembangkan.

Pelibatan lembaga-lembaga donor yang potensial dapat membantu pemberantasan korupsi harus pula terus ditingkatkan. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan resiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi. Kesemuanya harus disertai dengan a) kemauan politik yang kuat dari pemerintah(strong political will); b) adanya keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan peradilan; c) pemberdayaaan masyarakat sipil; serta d) adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik.

Dalam Global Program against Corruption dijelaskan bahwa korupsi dapat diklasifikasi dalam berbagai tingkatan. Sebagai contoh korupsi dapat dibedakan menjadi petty corruption, survival corruption, dan grand corruption. Dengan ungkapan lain penyebab korupsi dibedakan menjadi corruption by need, by greed dan by chance. Korupsi dapat pula dibedakan menjadi 'episodic' dan'systemic' corruption. Masyarakat Eropa menggunakan istilah'simple' and 'complex' corruption. Menurut tingkatan atau level-nya korupsi juga dibedakan menjadi street, business dan top politicaland financial corruption. Dalam membahas isu korupsi, perhatian juga perlu ditekankan pada proses supply dan demand, karena korupsi melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak. Ada pihak yang menawarkan pembayaran atau menyuap untuk misalnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau untuk mendapatkan kontrak dan pihak yang disuap.

2.      Bank Dunia (World Bank)

 Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari bank dunia (baik World Bank maupun IMF) memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif, perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, watchdog institution seperti public-auditor dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media dan lembaga internasional (Haarhuis : 2005).

Oleh Bank Dunia, pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi 2 (dua) yakni (Haarhuis : 2005), pendekatan dari bawah (bottom-up) dan pendekatan dari atas (top-down).

Pendekatan dari bawah berangkat dari 5 (lima) asumsi yakni:

a)      semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkanawareness untuk memberantas korupis;

b)      network atau jejaring yang baik yang dibuat oleh World Bank akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil (civil society).Untuk itu perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial (social capital) dari masyarakat;

c)      perlu penyediaan data mengenai efesiensi dan efektifitaspengetahuan yang luas mengenai problem korupsi, reformasi administratif-politis dapat disusun secara lebih baik. Penyediaan data ini juga dapat membantu masyarakat mengerti bahaya serta akibat buruk dari korupsi;

d)      pelatihan-pelatihan yang diberikan, yang diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Bahan-bahan yang ada dalam toolboxharus dipilih sendiri oleh negara di mana diadakan pelatihan, karena harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara; dan

e)      rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta, diharapkan akan memiliki trickle-down effectdalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi.

Untuk pendekatan dari atas atau top-down dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi maupun administrasi pemeritahan. Corruption is a symptom of a weak state and weak institution (Haarhuis : 2005), sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Pendidikan Anti Korupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan bottom-up yang dikembangkan oleh World Bank untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

3.      OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)

Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sekitar tahun 1970-an, OECD, didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Sebuah badan pekerja atau working group on Bribery in International Business Transactiondidirikan pada tahun 1989.

Pada awalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OECD hanya melakukan perbandingan atau me-review konsep, hukum dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah perdata, keuangan dan perdagangan serta hukum administrasi.

Pada tahun 1997, Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukuman (pidana) bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengaturapa yang disebut dengan 'active bribery',ia tidak mengatur pihak yang pasif atau 'pihak penerima' dalam tindak pidana suap. Padahal dalam banyak kesempatan, justru mereka inilah yang aktif berperan dan memaksa para penyuap untuk memberikan sesuatu.

4.      Masyarakat Uni Eropa

Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, the Council of Europe Program against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa: karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin; monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum (de Vel and Csonka : 2002).

Pada tahun 1997, komisi menteri-menteri negara-negara Eropa mengadopsi 20 Guiding Principles untuk memberantas korupsi, dengan mengidentifikasi area-area yang rawan korupsi dan meningkatkan cara-cara efektif dan strategi pemberantasannya. Pada tahun 1998 dibentuk GRECO atau the Group of States against Corruption yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi.

B.        GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL  NGOs)

1.      Transparency International

Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya TI menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. TI berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif Peter Eigen, seorang mantan direktur regional Bank Dunia (World Bank). Pada tahun 1995, TI mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index).

CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia.

CPI disusun dengan memberi nilai atau score pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan range nilai antara 1-10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi dan terbaik sedangkan semakin rendah nilainya, negara dianggap atau ditempatkan sebagai negara-negara yang tinggi angka korupsinya.

Berikut Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International.

TABEL 6.1POSISI INDONESIA DALAM INDEKS PERSEPSI KORUPSI TI

TAHUN		SCORE CPI		NOMOR/ PERINGKAT		JUMLAH NEGARA YANG DISURVEY
2002		1.9		96		102
2003		1.9		122		133
2004		2.0		133		145
2005		2.2		137		158
2006		2.4		130		163
2007		2.3		143		179
2008		2.6		126		166

Dalam survey ini, setiap tahun umumnya Indonesia menempati peringkat sangat buruk dan buruk. Namun setelah tahun 2009, nilai rapor ini membaik sedikit demi sedikit. Tidak jelas faktor apa yang memperbaiki nilai ini, namun dalam realita situasi dan kondisi korupsi secara kualitatif justru terlihat semakin parah. Melihat laporan survey TI, nampak bahwa peringkat Indonesia semakin tahun semakin membaik. Namun cukup banyak pula masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional yang tidak terlalu yakin terhadap validitas survey tersebut. Walaupun tidak benar, secara sinis di Indonesia ada gurauan (joke) di kalangan penggiat anti-korupsi bahwa indeks persepsi korupsi di negara kita dapat membaik karena lembaga yang melakukan survey telah disuap.

CPI yang dikeluarkan oleh TI memang cukup banyak menuai kritik terutama karena dinilai lemah dalam metodologi dan dianggap memperlakukan negara-negara berkembang dengan tidak adil, serta mempermalukan pemerintah negara-negara yang disurvey. Namun di lain pihak, TI juga banyak dipuji karena telah berupaya untuk melakukan survey dalam menyoroti korupsi yang terjadi di banyak negara.

Pada tahun 1999, TI mulai menerbitkan Bribe Payer Index (BPI) yang memberi peringkat negara-negara sesuai dengan prevalensi perusahaan-perusahaan multinasional yang menawarkan suap. Misi utama TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. TI tidak secara aktif menginvestigasi kasus-kasus korupsi individual, namun hanya menjadi fasilitator dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di tingkat internasional. Hasil survey yang dilakukan oleh Transparency International, karena diumumkan pada publik, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.

2.      TIRI

TIRI (Making Integrity Work) adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head-office di London, United Kingdom dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia.

TIRI berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi dan masyarakat sipil, melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. TIRI memfokuskan perhatiannya pada pencarian hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. Selain di Jakarta, TIRI memiliki kantor perwakilan di Jerusalem, dan Ramallah, juga memiliki pekerja tetap yang berkedudukan di Amman, Bishkek, Nairobi and Yerevan.

Salah satu program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi. Jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama I-IEN yang kepanjangannya adalahIndonesian-Integrity Education Network. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa.

C.        Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi

1.      United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003.

Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah :

a.       Masalah pencegahan

Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui Badan Peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat (swasta). Salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti :

•         pembentukan badan anti-korupsi;

•         peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik;

•         promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik;

•         rekrutmen atau penerimaan pelayan publik (pegawai negeri) dilakukan berdasarkan prestasi;

•         adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik (pegawai negeri) dan mereka harus tunduk pada kode etik tsb.;

•         transparansi dan akuntabilitas keuangan publik;

•         penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup;

•         dibuatnya persyaratan-persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik;

•         promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik;

•         untuk pencegahan korupsi yang efektif, perlu upaya dan keikutsertaan dari selu­ruh komponen masyarakat;

•         seruan kepada negara-negara untuk secara aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah (LSM/NGOs) yang berbasis masyarakat, serta unsur-unsur lain dari civil society;

•         peningkatkan kesadaran masyarakat (public awareness) terhadap korupsi termasuk dampak buruk korupsi serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui telah terjadi TP korupsib. Kriminalisasi

Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman (pidana) untuk berbagai tindak pidana korupsi. Hal ini ditujukan untuk negara-negara yang belum mengembangkan aturan ini dalam hukum domestik di negaranya. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan, termasuk penyembunyian dan pencucian uang (money laundring) hasil korupsi. Konvensi juga menitikberatkan pada kriminalisasi korupsi yang terjadi di sektor swasta.

b.      Kerjasama internasional

Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi.

Negara-negara yang menandatangani Konvensi juga bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar. Negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi.

c.       Pengembalian aset-aset hasil korupsi.

Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Untuk itu negara-negara yang menandatangani konvensi harus menyediakan aturan-aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur yang menyangkut hukum dan rahasia perbankan.

2.      Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi Anti Suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (legally binding) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (bribe) dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara perserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif.

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen anti korupsi yang memfokuskan diri pada sisi 'supply' dari tindak pidana suap. Ada 34 negara anggota OECD dan empat negara non-anggota yakni Argentina, Brasil, Bulgaria dan Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini.

D.        Pencegahan Korupsi: Belajar Dari Negara Lain

India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara-negara yang disurvey olehTransparency Internasional (TI), India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survey yang dilakukan oleh TI, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang di-survey.

Di India, Polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkorup diikuti oleh Pengadilan dan Lembaga Pertanahan. Dari survey TI, pada tahun 2007, India menempati peringkat 72 (sama kedudukannya dengan China dan Brazil). Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Srilangka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 138 dan Bangladesh peringkat 162. Pada tahun 2007 tersebut, Indonesia menempati nomor 143 bersama-sama dengan Gambia, Rusia dan Togo dari 180 negara yang di-survey. Peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang.

Oleh Krishna K. Tummala dinyatakan bahwa secara teoretis korupsi yang bersifat endemik banyak terjadi di negara yang masih berkembang atau Less Developed Countries (LDCs) (Tummala : 2009) Dengan mendasarkan pada pernyataan tersebut, Tummala dalam konteks India, memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas (Tummala: 2009) yaitu : • Ada 2 (dua) alasan mengapa seseorang melakukan korupsi, alasan tersebut adalah kebutuhan (need) dan keserakahan (greed).

Untuk menjawab alasan kebutuhan, maka salah satu cara adalah dengan menaikkan gaji atau pendapatan pegawai pemerintah. Namun cara demikian juga tidak terlalu efektif, karena menurutnya keserakahan sudah diterima sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Menurutnya greed is a part of prevailing cultural norms, and it becomes a habit when no stigma is attached. Mengutip dari the Santhanam Committee ia menyatakan bahwa : in the long run, the fight against corruption will succeed only to the extent to which a favourable social climate is created.

•         Materi hukum, peraturan perundang-undangan, regulasi atau kebijakan negara cenderung berpotensi koruptif, sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih, dan dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk tujuan balas dendam. Peraturan perundang-undangan hanya sekedar menjadi huruf mati yang tidak memiliki roh sama sekali.

•         Minimnya role-models atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya political will dari pemerintah untuk memerangi korupsi.

•         Kurangnya langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi.

•         Lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi.

•         Salah satu unsur yang krusial dalam pemberantasan korupsi adalah perilaku sosial yang toleran terhadap korupsi. Sulit memang untuk memformulasi perilaku seperti kejujuran dalam peraturan perundang-undangan. Kesulitan ini bertambah karena sebanyak apapun berbagai perilaku diatur dalam undang-undang, tidak akan banyak menolong selama masyarakat masih bersikap lunak dan toleran terhadap korupsi.

Kiranya kita dapat belajar dari pemaparan tersebut, karena kondisi Indonesia dan India yang sama-sama negara berkembang. Sulitnya, India telah berhasil menaikkan peringkat negaranya sampai pada posisi yang cukup baik, sedangkan Indonesia, walaupun berangsur-angsur membaik, namun peringkatnya masih terus berada pada urut-urutan yang terbawah. Untuk selanjutnya Tummala menyatakan bahwa dengan melakukan pemberdayaan segenap komponen masyarakat, India terus optimis untuk memberantas korupsi.

Selain India, salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang cukup sukses memberantas korupsi adalah Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong. Tony Kwok, mantan komisaris ICAC (semacam KPK di Hongkong), menyatakan bahwa salah satu kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adanya lembaga antikorupsi yangberdedikasi, independen, dan bebas dari politisasi. Sebagaimana awal kelahiran KPK, lembaga ICAC juga mendapat kecaman luas dari masyarakat di Hong Kong. Namun dengan dedikasi luar biasa dan dengan melakukan kemitraan bersama masyarakat akhirnya ICAC mampu melawan kejahatan korupsi secara signifikan. Faktor-faktor keberhasilan yang dicapai oleh ICAC dalam melaksanakan misinya adalah sebagai lembaga yang independen dia bertanggung jawab langsung pada kepala pemerintahan.

Hal ini menyebabkan ICAC bebas dari segala campur tangan pihak manapun pada saat melakukan penyelidikan suatu kasus. Prinsipnya pada saat lembaga ini mencurigai adanya dugaan korupsi maka langsung melaksanakan tugasnya tanpa ragu atau takut (Nugroho : 2011).

ICAC memiliki kewenangan investigasi luas, meliputi investigasi di sektor pemerintahan dan swasta, memeriksa rekening bank, menyita dan menahan properti yang diduga hasil dari korupsi, memeriksa saksi, menahan dokumen perjalanan tersangka melakukan cegah tangkal agar tersangka tidak melarikan diri keluar negeri. ICAC merupakan lembaga pertama di dunia yang merekam menggunakan video terhadap investigasi semua tersangka korupsi. Strategi yang ditempuh ICAC Hongkong dalam memberantas korupsi dijalankan melalui tiga cabang kegiatan, yaitu penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan masyarakat semakin paham peran mereka bahwa keikutsertaan mereka dalam memerangi korupsi merupakan kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi (Nugroho : 2011).

Sebenarnya ada banyak kesamaan antara KPK dan ICAC di Hongkong. Perbedaannya adalah pada sistem perekrutan pimpinan dan komisionernya. Dengan sistem perekrutan yang ada saat ini, KPK menurut Hibnu Nugroho tidak mampu membebaskan diri dari politisasi. Dengan perbedaan yang tipis ini, ditambah komitmen pemerintah yang tidak kompak dalam memandang pentingnya pemberantasan korupsi, ternyataoutput-nya sangat jauh berbeda. Permasalahan perekrutan komisioner KPK melalui fit and proper test di DPR membuka kemungkinan masuknya kepentingan dan politisasi. Penjaringan melalui uji kelayakan di DPR pada satu sisi diharapkan mampu menemukan sosok pejabat KPK yang tidak mudah grogi berhadapan dengan anggota DPR, namun di sisi lain munculnya lobi-lobi politik menjadi terbuka (Nugroho : 2011).

Salah satu negara yang juga cukup menarik untuk dipelajari adalah Cina. Walaupun diperintah dengan tangan besi oleh partai komunis, Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hongkong. Kedua pemerintah negara ini selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang.

 Di Indonesia, dari pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kurun waktu 5 tahun, KPK telah 100% berhasil menghukum atau memberikanpidana pada pelaku tindak pidana korupsi. Bila dibandingkan dalam kurun waktu 20 tahun, Filipina dengan lembaga Ombudsman hanya berhasil menghukum segelintir pejabat saja (Bhattarai: 2011).

E.        Arti Penting Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Bagi Indonesia

Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani Konvensi Anti Korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Pada tanggal 18 April 2006, Pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkannya di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003.

Pada tanggal 21 Nopember 2007, dengan diikuti oleh 492 peserta dari 93 negara, di Bali telah diselenggarakan konferensi tahunan kedua Asosiasi Internasional Lembaga-Lembaga Anti Korupsi (the 2nd Anual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities/IAACA). Dalam konferensi internasional ini, sebagai presiden konferensi, Jaksa Agung RI diangkat menjadi executive memberdari IAACA. Dalam konferensi ini, lobi IAACA digunakan untuk mempengaruhi resolusi negara pihak peserta konferensi supaya memihak kepada upaya praktis dan konkrit dalam asset recovery melalui StAR(Stolen Asset Recovery) initiative.

Pada tanggal 28 Januari–1 Februari 2008, bertempat di Nusa Dua, Bali, Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi negara-negara peserta yang terikat UNCAC. Dalam konferensi ini, Indonesia berupaya mendorong pelaksanaan UNCAC terkait dengan masalah mekanismereview, asset recovery dan technical assistance guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Selaku tuan rumah, Indonesia berupaya memberikan kontribusi secara langsung yang dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan Indonesia mengenai pengembalian aset, guna meningkatkan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi termasuk mengembalikan hasil kejahatan (Supandji : 2009).

Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam Penjelasan UU No. 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi Konvensi tersebut, yaitu:

•         untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;

•         meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

•         meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;

•         mendorong terjalinnya kerja sama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; serta

•         perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan telah diratifikasinya konvensi internasional ini, maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi internasional ini dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ada beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Isu tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain, juga kerjasama interpol untuk melacak pelaku danmutual legal assistance di antara negara-negara. Beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank.

BAB III

PENUTUP

A.        Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa :

Korupsi telah menjadi momok yang menakutkan bukan hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Korupsi sdh jadi issue sentral yang memprihatinkan dan membutuhkan penanganan khusu oleh berbagai pihak baik local maupun internasional

B.        Saran

Telah di ketahui bersama bahwa korupsi adalah masalah yang sudah tumbuh subur di seluruh dunia, sehingga baiknya semua lembaga di dunia bekerjasama memberantasnya terutama harus adanya hokum internasional yang berlaku universal dalam rangka pemberansannnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bhattarai, Pranav, Fighting Corruption: Lessons from Other Countries, Republica Opinion, May, 9, 2011 dalamhttp://archives.myrepublica.com/portal /index.php?action =news_details&news_id=31075

De Vel, Guy and Peter Csonka (2002), The Council of Europe Activities against Corruption, dalam Cyrille Fijnaut and Leo Huberts ed., Corruption, Integrity and Law Enforcement, The Hague : Kluwer Law International.

Haarhuis, Carolien Klein (2005), Promoting Anti-Corruption of World Bank Anti-Corruption Program in Seven African Counties(1999-2001), Wageningen: Ponsen and Looijen b.v

Nugroho, Hibnu (2011), Spirit Integralisasi untuk KPK, Wacana Nasional, dalam Suara Merdeka, 8 Agustus 2011

Pope, Jeremy (2003), Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Internasional 2002, Jakarta : Yayasan Obor

Supandji, Hendraman (2009), Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000, Item 4 of the Provisional Agenda, International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century, A/CONF.187/9

Tummala, Krishna K. (2009), Combating Corruption: Lesson Out of India, International Public Management Review.electronic Journal at http://www.ipmr.net, Volume 10.Issue 1.2009.©International Public Management Network